SNU|Garut,- Kinerja DPRD Garut saat ini dalam rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Kabupaten Garut, dalam tahapan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 baru saja dimulai.
Namun sorotan tajam sudah diarahkan pada anggota DPRD yang baru terpilih. Pada 19 September 2024, Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin mengumumkan adanya peningkatan asumsi pendapatan sebesar Rp 335,183 miliar, atau naik 7,24% dari Rp 4,626 triliun menjadi Rp 4,961 triliun.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, (LKP) PJ Bupati, sangat diapresiasi oleh oleh Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi, bahwa Angka ini tampak menggembirakan,
“Tapi pertanyaan besarnya Apakah DPRD Garut yang baru mampu menjadikan RAPBD ini lebih pro-rakyat, atau justru sekadar mengesahkan angka-angka tanpa makna di atas kertas?,” tanya Dudi.
Menurut Dudi kembali, bahwa dalam pembahasan RAPBD tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka.
“DPRD dan eksekutif harus membahas dengan serius, bukan sekadar mencari kesepakatan cepat,” katanya.
Selain itu Dudi juga menekankan pentingnya masuk ke pembahasan substansial, terutama mengenai alokasi belanja untuk prioritas utama,
“Seperti penanganan dampak bencana gempa bumi dan pengalokasian belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” tukasnya.
Namun, seperti yang sering terjadi, ada kecenderungan untuk mengulang pola lama, rapat-rapat maraton dengan agenda padat, tetapi tanpa pembahasan mendalam.
“Ironisnya, substansi RAPBD sering kali menjadi korban dari agenda-agenda formalitas. Peningkatan pendapatan yang diumumkan memang menjanjikan, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa dana sebesar itu digunakan? Apakah akan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat atau hanya mengisi kas daerah saja?,” Dudi malah balik bertanya.
Bahkan ditegaskan kembali oleh Dudi, bahma Laskar Indonesia Garut, tak henti-hentinya mengingatkan
“Bahwa RAPBD Perubahan ini harus menjadi alat perubahan nyata. Bukan sekadar simbol kebijakan, melainkan solusi konkret untuk masalah-masalah mendesak yang dihadapi masyarakat Garut. Misalnya, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, serta untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” sarannya.
Karena anggaran tersebut harus diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dapat mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mempercantik laporan keuangan pemerintah daerah saja.
“Yang patut dipertanyakan adalah, seberapa serius anggota DPRD Garut yang baru dalam menjalankan tugas mereka ?,” tanyanya kembali’ .
Masyarakat tentu masih ingat bagaimana anggota DPRD terdahulu kerap kali absen dalam rapat-rapat penting, bahkan dalam pembahasan RAPBD.
“Kini, mereka dihadapkan pada ujian pertama apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama ataukah siap menunjukkan dedikasi penuh untuk kepentingan rakyat?,” tandas Dudi.
Sektor kesehatan harus menjadi salah satu prioritas utama. Misalnya, program Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama) di RSU dr. Slamet Garut.
“Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar di Garut, dan RAPBD ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaikinya. Jika peningkatan pendapatan tidak diarahkan untuk kebutuhan yang mendesak seperti ini, maka peningkatan tersebut hanya akan menjadi ilusi tanpa manfaat nyata,” ucapnya.
Lebih dari itu, lanjut Dudi, bahwa Laskar Indonesia Garut telah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan RAPBD.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola.
“Jika DPRD dan eksekutif hanya berfokus pada “kesepakatan cepat” tanpa memperhatikan substansi, maka hasil akhirnya tak akan pernah memuaskan publik. Dana harus sampai ke tangan masyarakat dalam bentuk program yang tepat sasaran dan benar-benar dapat diukur dampaknya,” terangnya.
Rakyat menuntut padaRAPBD Perubahan TA 2024 ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tapi Ini adalah ujian bagi anggota DPRD yang baru. (AsGun)
