KBB, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Keberadaan pasar modern yang terus berkembang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi perhatian serius DPRD setempat.
Di tengah pesatnya pertumbuhan minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan, perlindungan terhadap pasar rakyat, warung tradisional, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tidak boleh dikesampingkan.
Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Revisi regulasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun sistem perdagangan yang lebih berkeadilan, sekaligus memastikan pertumbuhan pasar modern tidak mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan bahwa penataan pasar modern harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama para pedagang kecil yang selama ini menjadi bagian penting penggerak perekonomian daerah.
Menurutnya, pendirian minimarket, supermarket, maupun pusat perbelanjaan perlu diatur secara proporsional, termasuk menyangkut lokasi dan jarak dengan pasar rakyat serta pusat aktivitas perdagangan tradisional.
“Kami berharap Perda ini ke depan benar-benar berpihak pada masyarakat. Harus ada pengaturan ketat terkait posisi pasar modern, jangan sampai keberadaannya justru menggerus ekonomi kerakyatan, warung tradisional, dan UMKM di daerah,” ujar Asep seusai mengikuti rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Pasar Modern Harus Beri Ruang bagi Produk Lokal
Tidak hanya memperketat pengaturan lokasi, DPRD KBB juga menginginkan adanya pola kemitraan yang nyata antara jaringan pasar modern dengan pelaku UMKM lokal.
Asep menilai, keberadaan jaringan minimarket dan pusat perbelanjaan semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah operasionalnya.
Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah membuka kesempatan bagi produk-produk unggulan Kabupaten Bandung Barat untuk masuk ke jaringan pemasaran pasar modern.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar modern melibatkan UMKM Kabupaten Bandung Barat. Minimarket harus mampu mengakomodasi produk-produk daerah untuk dijual di jaringan pemasaran mereka,” tambahnya.
Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya menjadi penonton di tengah ekspansi usaha ritel modern, tetapi memiliki kesempatan memperluas pasar, meningkatkan omzet, dan mengembangkan daya saing produknya.
Revisi Perda Bakal Atur Perizinan hingga Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan, terdapat sejumlah penyesuaian substansial yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola perdagangan di Kabupaten Bandung Barat.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi masyarakat, kewajiban menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, serta penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
Selain itu, pendirian usaha baru juga perlu memperhatikan analisis dampak terhadap pasar yang telah beroperasi sebelumnya.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat mencegah persaingan usaha yang tidak seimbang dan menjaga keberlangsungan pedagang yang lebih dahulu menjalankan aktivitas perdagangan.
Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian dari materi perubahan regulasi, termasuk ketentuan khusus pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan.
Sementara dari aspek perizinan, pemerintah daerah akan melakukan fasilitasi dan penyesuaian mekanisme melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Regulasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan ruang dan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha lokal dalam penyelenggaraan usaha minimarket.
Pengawasan Diperketat, Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi
Untuk memastikan seluruh ketentuan berjalan efektif, DPRD KBB turut mendorong penguatan sistem pengawasan secara terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap penerbitan izin, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan operasional usaha agar seluruh pelaku perdagangan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar juga menjadi salah satu materi penting dalam perubahan Perda tersebut.
Langkah ini diharapkan menciptakan kepastian hukum sekaligus memastikan aturan tidak sekadar menjadi dokumen administratif tanpa pelaksanaan yang efektif di lapangan.
Melalui pembaruan Perda Nomor 7 Tahun 2022, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap tercipta ekosistem perdagangan yang sehat, seimbang, dan inklusif.
Pasar modern tetap diberikan ruang untuk berkembang dan berinvestasi.
Namun, pada saat yang sama, pasar rakyat, warung tradisional, serta UMKM lokal harus memperoleh perlindungan dan kesempatan yang adil.
Sebab, kemajuan ekonomi daerah tidak semata-mata diukur dari menjamurnya pusat perbelanjaan dan jaringan ritel modern, tetapi juga dari seberapa kuat usaha masyarakat kecil mampu bertahan, berkembang, dan menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Bandung Barat. (Hendra)
