Jawa Barat, Bandung | secondnewsupdate.co.id – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung untuk semakin aktif mengambil peran strategis dalam memahami sekaligus merespons berbagai kegelisahan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan, keadilan, dan dinamika sosial.
Pesan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung yang berlangsung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu (9/9/2026).
Di hadapan para ulama, Farhan menegaskan bahwa kepemimpinan dan rasa keadilan tidak selalu dapat diukur menggunakan angka maupun pendekatan kuantitatif.
Menurutnya, kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan persepsi, rasa, serta kalbu masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, perspektif tersebut membuat keberadaan MUI memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah membaca dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia berharap hubungan komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan para ulama tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi dibangun secara erat, terbuka, dan berkesinambungan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
MUI Diminta Jadi Mitra Kepemimpinan Filosofis
Farhan menyebut kebutuhan terhadap pandangan ulama semakin penting di tengah kompleksitas persoalan yang harus dihadapi pemerintah.
Pemerintah, kata dia, memang dituntut menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan teknokratik. Namun, tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif maupun angka-angka.
Ada dinamika sosial, keresahan, persepsi publik, hingga persoalan rasa keadilan yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tutur Farhan.
Karena itu, Farhan berharap MUI dapat terus memberikan perspektif moral, sosial, dan filosofis dalam membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan Kota Bandung.
Farhan: Ulama Jangan Hanya Dipanggil Saat Krisis
Farhan juga menegaskan, keterlibatan ulama dalam menangani persoalan masyarakat tidak boleh hanya muncul ketika pemerintah menghadapi kondisi krisis.
Ia ingin komunikasi antara Pemkot Bandung dan MUI dilakukan sejak dini, sehingga berbagai potensi persoalan sosial dapat dibaca sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Farhan kemudian mencontohkan pengalaman pada 30 Agustus 2025, ketika Pemkot Bandung bersama para ulama melakukan komunikasi dalam merespons keresahan sosial yang berkembang setelah terjadi demonstrasi dan kerusuhan.
Menurut Farhan, komunikasi dan kolaborasi tersebut turut membantu Kota Bandung melewati situasi tersebut secara cepat hingga kondisi sosial kembali terkendali.
Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk membangun berbagai pendekatan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Pemkot Bandung Tak Campuri Pemilihan Ketua MUI
Dalam kesempatan tersebut, Farhan turut menyinggung agenda suksesi kepemimpinan MUI Kota Bandung yang menjadi salah satu bagian penting dalam Musda XI.
Ia memastikan Pemerintah Kota Bandung tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung berikutnya.
Menurut Farhan, penentuan siapa yang akan memimpin MUI Kota Bandung sepenuhnya menjadi kewenangan para ulama.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Farhan berharap proses Musda XI MUI Kota Bandung dapat berjalan dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan keputusan terbaik yang membawa manfaat serta maslahat bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan harapan agar MUI tidak hanya hadir ketika persoalan sudah berada di ujung masalah, melainkan mampu menjadi penerang sejak awal.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Kolaborasi Pemerintah dan Ulama untuk Kemaslahatan Umat
Farhan menilai keberadaan MUI sebagai bagian dari ekosistem sosial Kota Bandung akan semakin penting seiring berkembangnya tantangan masyarakat.
Pemerintah membutuhkan pandangan dan bimbingan para ulama agar setiap kebijakan serta pembangunan tidak hanya tepat dari sisi teknis, tetapi juga mampu mempertimbangkan rasa keadilan, nilai sosial, dan kemaslahatan umat.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Kota Bandung.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” tutur Farhan.
Dengan demikian, Musda XI MUI Kota Bandung bukan hanya menjadi momentum pergantian atau penguatan kepemimpinan organisasi, tetapi juga diharapkan menjadi titik penting untuk memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. (Burhan)
