“Segala masukan dari masyarakat, pihak Sekwan menerimanya, dan akan dikaji, karena pihaknya tidak ingin melanggar kepada aturan, pakaian Kehormatan dewan dan pin akan diberikan setelah pelantikan,”
SNU|Kota Cimahi – Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Andi Halim, kecewa bahwa dalam pelantikan anggota DPRD kota Cimahi pada tanggal 26 Agustus mendatang, tidak diberikan pakaian kehormatan Anggota dewan dan pin bagi anggota dewan yang biasanya disematkan saat pelantikan tersebut periode 2024-2029. Kamis (15/8/2024)
“Saya ingin memberikan masukan, dan kritik terhadap DPRD kota Cimahi, maupun Sekretaris DPRD Kota Cimahi, sebagaimana kita ketahui, anggota terpilih DPRD kota Cimahi periode 2019-2024, akan segera berakhir,” ungkap Andi.
Kemudian, sebagaimana pada tanggal 26 Agustus 2024 akan ada pelantikan anggota DPRD kota Cimahi periode 2024-2029,
Selanjutnya menurut Andi, sebagaimana pihaknya telah menelusuri, dan menghadiri pelantikan anggota DPRD di beberapa kabupaten, seperti DPRD Kabupaten Sukabumi dan kabupaten Ciamis.
“Dari dua lembaga DPRD Kabupaten Sukabumi dan kabupaten Ciamis, yang kebetulan saya hadiri, seluruh anggota dewan yang dilantik pada saat itu, resmi diberikan pakai kehormatan atau baju kehormatan, bahkan begitu mereka dilantik, mereka disematkan Pin kehormatan,” ungkap Andi kembali.
Artinya menurut Andi, dari pihak Sekwan DPRD dari kedua daerah tersebut jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, baju dan Pin kehormatan tersebut.
“Alangkah mirisnya dan prihatin, saya melihat kepada DPRD Kota Cimahi, yang akan dilantik pada tanggal 26 Agustus 2024, tanpa difasilitasi dengan baju kehormatan, Pin dan lain sebagainya,” sesalnya.
Dengan alasan kata Andi akan difasilitasi setelah dilantik, menurut Andi ini adalah kesalahan besar yang terjadi di DPRD Kota Cimahi dan Sekwan.
“Apakah ada keraguan, pada Setwan, bahwa DPRD yang terpilih ini tidak akan dilantik, sehingga tidak ada perencanaan untuk mdnganggarkan pakaian kehormatan kepada anggota DPRD yang terpilih untuk dilantik,” terang Dia.
Sedangkan menurut Sekwan DPRD Kota Cimahi, Totong Solehudin saat dikonfirmasi via telepon selulernya, menanggapi permasalahan tersebut, Totong juga angkat bicara, bahwa pihaknya, sebagai sekretaris dewan kota Cimahi, berbagai masukan maupun kritikan dari masyarakat, pihaknya tetap akan menerimanya dan dicarikan solusinya.
“Segala masukan dari masyarakat, pihak Sekwan menerimanya, dan akan dikaji, karena pihaknya tidak ingin melanggar kepada aturan, masalah pakaian untuk kehormatan dewan dan pin akan diberikan setelah pelantikan,”
Bahkan menurut Totong kembali, pihaknya sudah memberikan jawaban atas tanggapan Andi Halim tersebut melalui telepon.
“Kita pada dasarnya kembali kepada aturan, kebetulan kalau di kami, semua di fasilitasi, tetapi semuanya itu setelah resmi menjadi DPRD,” ungkap Totong.
Karena menurut Totong, anggota DPRD kota Cimahi yang baru, sebelum dilantik, pihaknya tidak bisa begitu saja mengukur untuk baju kehormatan masing-masing anggota DPRD kota Cimahi yang terpilih.
“Berarti kalau sebelum dilantik, artinya kita tidak bisa mengukur, jadi saat pelantikan nanti anggota DPRD kota Cimahi yang baru, masih menggunakan pakaian yang dimiliki masing-masing anggota dewan terpilih, PSL sih pasti masing-masing anggota DPRD yang akan dilantik pasti sudah punya,” terangnya.
Jadi pakaian PSL dari Jas yang berdasi, barulah setelah pelantikan, lanjut Totong, pin akan disematkan.
“Secara logikanya kan seperti itu, memang tadi sudah ketemu, yang penting ada solusinya, solusinya bagaimana?, ya tentu solusinya sesuai dengan aturan lah,” tegas Totong.
Jadi kesimpulan yang diambil oleh Totong, semua kembali kepada aturan pelaksanaan anggota DPRD 2024-2029 di lain daerah di Kota Cimahi, menurut Totong semua sama pada aturan yang sudah diberlakukan dalam pelantikan.
“Kita juga sudah berkoordinasi dengan daerah-daerah Kabupaten/kota yang lain, dan bertanya terkait baju kehormatan dan penyematan pin, ternyata mereka juga sama dengan dengan Cimahi, diberikan pakaian kehormatan Anggota Dewan setelah pelantikan,” tandas Totong.
Diakui oleh Totong, bahwa pada dasarnya semua sama yaitu mencari solusi dulu,
“Intinya sih kami sedang pelajari, dan kami sedang berkomunikasi dengan kabupaten/kota lain, yang telah melakukan itu, apakah mereka juga sudah mengiyakan, ternyata semua kepada solusi,” tukas Totong.
Jadi pada dasarnya, lanjut Totong, semua dewan dimanapun, untuk kepentingan anggota dewan yang akan dilantik, sudah difasilitasinya,
“Yang jelas kami akan tetap mencari solusi yang baik, jadi tidak salah dan tidak menyalahi, intinya sih, masukannya diterima, tinggal nanti kita mengacu kepada aturan yang berlaku,” tegas Totong.
