Bandung Barat, Jabar secondnewsupdate.co.id – Persoalan komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali menjadi sorotan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan elemen organisasi bahkan mulai menggulirkan kembali wacana pemekaran wilayah dengan membentuk Kota Lembang sebagai alternatif di tengah kekecewaan terhadap kondisi tata kelola pemerintahan daerah.
Sorotan tersebut mengemuka dalam saresehan bertajuk “Menguji Janji, Membaca Realita, Merumuskan Arah Baru Pembangunan Bandung Barat” yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (7/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan berbagai organisasi untuk menyampaikan evaluasi, kritik, serta kegelisahan terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Presidium Sora Bandung Barat Ujang Rohman, Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, perwakilan P4KBB Yacob, Fajar Tofik dari Pemuda Pancasila (PP), serta Penggagas Bandung Utara Agung Darsono.
Saresehan juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Asep Saeful Muhtadi, Hj. Zaenal selaku pendiri KBB, serta Iwan Satibi dari FISIP Universitas Pasundan (Unpas).
Akses Komunikasi dengan Bupati Dipertanyakan
Ketua Presidium Sora Bandung Barat, Ujang Rohman, mengungkapkan bahwa komunikasi antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kepala daerah saat ini dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi kepada Bupati Jeje Ritchie Ismail dirasakan semakin sulit.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan masa kepemimpinan almarhum H. Abu Bakar dan Hengky Kurniawan yang, menurutnya, lebih terbuka dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ujang menyebut, pada periode sebelumnya terdapat agenda pertemuan rutin bulanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama hingga kalangan pemuda.
“Keluh kesah yang didelegasikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap berujung pada penantian instruksi dari Bupati. Hal ini menimbulkan sumbatan komunikasi yang memperlambat penyelesaian masalah yang seharusnya bisa ditangani cepat oleh kepala daerah,” ujar Ujang.
Ia berharap janji politik serta target pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan, melainkan diwujudkan melalui program nyata.
Terlebih, pembahasan arah kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Legislatif dan Eksekutif Diminta Berbenah
Pandangan senada disampaikan Fajar Tofik dari Pemuda Pancasila. Ia menilai saresehan tersebut menjadi salah satu upaya membuka kembali ruang komunikasi dan memperlancar penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini dirasakan mengalami hambatan.
Fajar juga menyoroti fungsi pengawasan lembaga legislatif serta respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Ini menjadi pendorong untuk mengubah pola tata kelola pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif. Jika fungsi legislatif tidak berjalan dan eksekutif tidak mendengar, maka terjadi kegagalan dalam tata kelola,” tegasnya.
Menurutnya, hubungan komunikasi yang terbuka antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Agung Darsono Kembali Singgung Pemekaran Kota Lembang
Pernyataan yang cukup menyita perhatian datang dari Agung Darsono, Penggagas Bandung Utara yang juga mengaku terlibat dalam proses awal lahirnya Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi pembangunan daerah yang menurut pandangannya belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.
Kekecewaan tersebut bahkan kembali memunculkan gagasan pemisahan wilayah untuk membentuk Kota Lembang.
Agung menegaskan, wacana tersebut bukan sekadar pernyataan emosional, melainkan bentuk kekecewaan karena aspirasi yang selama ini disampaikan dinilainya belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
“Saya cinta dan sayang kepada Bandung Barat, tetapi yang saya alami sekarang cinta ini bertepuk sebelah tangan. Daripada demikian, lebih baik saya mencari cinta sejati dan ‘bercerai’ saja,” ungkap Agung.
Ia pun kembali menegaskan gagasan pemekaran sebagai salah satu pilihan yang menurutnya perlu dipertimbangkan apabila komunikasi dan penyaluran aspirasi masyarakat tidak menemukan titik temu.
“Daripada mencintai Bandung Barat tapi tidak diterima, saya putuskan untuk berpisah dan memisahkan diri,” pungkasnya.
Rekomendasi Saresehan Jadi Catatan Arah Pembangunan
Saresehan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian kritik dan kekecewaan.
Para peserta mendorong agar berbagai pandangan yang muncul dirumuskan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan DPRD.
Persoalan komunikasi, realisasi janji pembangunan, efektivitas pengawasan legislatif, hingga peningkatan pelayanan publik menjadi sejumlah isu yang mengemuka.
Sementara itu, wacana pembentukan Kota Lembang kembali menjadi catatan penting dalam dinamika aspirasi masyarakat Bandung Barat.
Realisasi pemekaran wilayah tentu memerlukan kajian komprehensif serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, masyarakat menantikan bagaimana Pemkab Bandung Barat merespons berbagai kritik dan masukan tersebut, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas agar arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan harapan masyarakat. (Hendra)
