Banten, Pandeglang l secondnewsupdate.co.id – Kasus dugaan penggunaan material bangunan yang tidak layak dan tidak memenuhi spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Pandeglang, Banten, terus menjadi sorotan.
DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pandeglang memberikan apresiasi terhadap sikap tegas Kepala SDN Langensari 2, Edi, yang disebut berani menolak material berupa holo dan rangka baja karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, DPC PPWI Pandeglang juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan dan mengusut dugaan adanya permainan oknum dalam pengadaan material proyek revitalisasi sekolah.
Wakil Ketua DPC PPWI Pandeglang, Hasan Subandi, mengatakan sikap Kepala SDN Langensari 2 patut diapresiasi karena dinilai menunjukkan keberanian dalam mempertahankan kualitas pembangunan dan keselamatan lingkungan sekolah.
“Ini fakta, dari sekian sekolah yang diduga menerima material bermasalah, hanya Pak Edi yang berani menolak. Beliau menjadi bukti adanya integritas di tengah pelaksanaan proyek ini,” ujar
Menurut, kepala sekolah sebagai pihak yang berada langsung di lokasi pekerjaan seharusnya memiliki keberanian untuk menyampaikan keberatan apabila material yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kamis (3/9/2026).
DPC PPWI Pandeglang menilai penolakan tersebut tidak semestinya menjadi persoalan bagi kepala sekolah. Sebaliknya, langkah itu harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas sarana pendidikan serta keselamatan para siswa dan tenaga pendidik.
Dugaan Permainan Pengadaan Material
DPC PPWI Pandeglang menduga terdapat ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan distribusi holo serta rangka baja pada sejumlah titik proyek revitalisasi sekolah.
Atas dugaan tersebut, DPC PPWI meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap material yang telah dikirim ke seluruh sekolah penerima.
Material yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi, menurut PPWI, harus segera ditarik dan diganti dengan bahan yang sesuai dengan ketentuan kontrak dan standar teknis yang berlaku.
Selain Dinas Pendidikan, PPWI juga mendesak Inspektorat serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan, distribusi maupun pelaksanaan proyek tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan adanya pola pengadaan material yang tidak sesuai spesifikasi di lebih dari satu lokasi.
DPC PPWI Pandeglang menilai keterlibatan lembaga penegak hukum diperlukan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut.
KPK juga didesak ikut mencermati persoalan tersebut apabila terdapat indikasi korupsi yang memenuhi kewenangan lembaga antirasuah.
Selain meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, PPWI juga menyerukan agar pihak yang berani menyampaikan dugaan penyimpangan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan biarkan Pak Edi sendirian. Kami mengajak KPK dan pihak berwenang turun tangan agar kasus ini terungkap tuntas. Kami juga meminta Dinas Pendidikan melakukan inspeksi mendadak ke seluruh sekolah agar tidak ada lagi yang dipaksa menerima barang tidak layak,” pungkas DPC PPWI Pandeglang.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terbuka, sehingga kualitas proyek revitalisasi sekolah benar-benar sesuai spesifikasi dan anggaran yang telah ditetapkan. (Sanan)
