SNU|Kabupaten Garut=Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pendopo, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, pada Senin (28/4/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Garut 2025–2029 sejalan dengan visi nasional dan Provinsi Jawa Barat. Visi tersebut dirumuskan sebagai “Garut Hebat dan Berkelanjutan”, yang bertumpu pada tiga pilar utama: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Kesehatan, Pembangunan Berkelanjutan, serta Penanggulangan Kemiskinan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat delapan misi utama yang akan menjadi landasan pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan SDM yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat dan inklusif.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai.
4. Memperkuat penanggulangan kemiskinan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.
6. Mempercepat pemerataan infrastruktur dan pembangunan kawasan pedesaan.
7. Menjaga kelestarian sumber daya alam berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan mitigasi bencana.
8. Menguatkan kesalehan sosial, kerukunan umat beragama, ketentraman, dan ketertiban umum.
Syakur berharap seluruh stakeholder dapat memahami dan menginternalisasi visi ini guna mengakselerasi perubahan positif di masa depan.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menekankan pentingnya pendekatan transformatif dan refresif dalam pembangunan. Menurutnya, pola kerja normatif dan budaya lama sudah tidak relevan lagi. Ia mengingatkan pentingnya penyusunan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar berdasarkan keinginan pemerintah.
Putri juga menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dan penyusunan kajian teknokratik yang visioner dan inovatif sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, turut menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi arah pembangunan menengah daerah selama lima tahun, sementara RKPD adalah dasar penganggaran tahunan berdasarkan prioritas daerah.
Aris menegaskan bahwa konsultasi publik dan Musrenbang merupakan wujud prinsip partisipasi dan transparansi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi, sehingga dokumen yang dihasilkan betul-betul mewakili aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Garut.
DPRD, lanjut Aris, berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan, demi melahirkan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut yang inklusif, berbasis data valid, dan mampu menjawab tantangan ke depan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan potensi daerah. (Asan)
