SNU//Garut – Sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, belum mengambil bantuan pangan yang telah disalurkan pemerintah. Hingga kini, puluhan karung beras dan minyak goreng masih tersimpan di kantor desa.
Puluhan karung bantuan pangan (banpang) di Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, hingga kini masih belum seluruhnya diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan tersebut terdiri dari sekitar 20 karung beras dan 40 liter minyak goreng yang saat ini masih tersimpan di ruang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Cibiuk Kaler.
Kasi Kesra Desa Cibiuk Kaler, Indra Solehudin, menjelaskan bahwa terdapat 10 KPM yang belum mengambil bantuan karena berhalangan hadir saat proses penyaluran berlangsung.
“Sebanyak 10 KPM belum mengambil bantuan pangan karena saat penyaluran mereka berhalangan hadir. Pengambilan bantuan harus menunjukkan barcode dan e-KTP sebagai syarat,” ujar Indra.
Ia menegaskan, pengambilan bantuan hanya dapat dilakukan pada hari kerja. Hal ini karena setiap penyaluran wajib disertai dokumentasi foto sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Setiap penerima harus difoto saat menerima bantuan. Itu prosedur yang harus kami jalankan,” jelasnya.
Untuk KPM yang sedang sakit atau tidak memungkinkan datang langsung, pihak desa menyalurkan bantuan dengan cara mengantarkan langsung ke rumah penerima.
Proses tersebut juga tetap disertai dokumentasi foto sebagai bukti sah penyaluran.
Namun demikian, Indra mengakui bahwa penyaluran ke rumah penerima terkadang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Tidak jarang muncul tudingan atau kesalahpahaman, misalnya ada anggapan bantuan dibawa ke rumah perangkat desa. Padahal bantuan benar-benar kami antarkan kepada penerimanya,” ungkapnya.
Selain itu, jumlah penerima bantuan pangan di Desa Cibiuk Kaler juga mengalami penurunan signifikan.
Jika sebelumnya tercatat lebih dari 600 KPM, kini jumlahnya menyusut hingga sekitar setengahnya.
Indra berharap masyarakat dapat memahami prosedur yang berlaku dan mendukung transparansi penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan berjalan lancar.(Agung)
