KBB, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Tonggak baru penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), resmi dimulai.
Sebanyak tujuh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti 2026–2034, Kamis (12/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Bale Abah, Kampung Sodong, RT 003/15, Desa Kertajaya tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB, Duddy Prabowo.
Tujuh desa yang kini memiliki anggota BPD untuk periode kepengurusan baru tersebut meliputi Desa Ciburuy, Cimerang, Jayamekar, Kertamulya, Kertajaya, Laksanamekar, dan Tagog Apu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Camat Padalarang Hendi Setiyadi, perwakilan Danramil dan Kapolsek Padalarang, serta tujuh kepala desa di wilayah Kecamatan Padalarang.
Camat: BPD Jangan Hanya Menjadi Pelengkap Pemerintahan Desa
Usai prosesi pelantikan, Camat Padalarang Hendi Setiyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap para anggota BPD yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan tugas secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi representasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Hendi, keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ada sejumlah tugas penting yang harus dijalankan, mulai dari membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
“Intinya, BPD harus mampu bersinergi dengan pemerintah desa sesuai dengan fungsinya. Pertama, menyepakati peraturan desa bersama kepala desa dan menampung aspirasi masyarakat. Kedua, melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, terutama terkait pemanfaatan seluruh anggaran desa untuk kemaslahatan warga, meskipun pengawasan ini tidak bersifat sebagai auditor formal,” ungkap Hendi kepada awak media.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan tersebut menjadi salah satu aspek penting agar berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai melalui anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
BPD Harus Menjadi Jembatan Aspirasi Masyarakat
Lebih jauh, Hendi menekankan bahwa BPD harus mampu membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Aspirasi, keluhan, maupun berbagai usulan warga harus dapat ditampung dan disampaikan kepada pemerintah desa agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, BPD diharapkan tidak hanya hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga aktif menjalankan peran representatif sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa.
Sementara menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan, Hendi menyampaikan bahwa pembinaan teknis bagi anggota BPD akan difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Bandung Barat.
“Untuk detail program dan pagu anggaran tahun 2027 masih dalam tahap penyesuaian. Namun yang pasti, kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi petugas BPD akan segera dilaksanakan oleh DPMD,” tambahnya.
Menurutnya, pembinaan tersebut penting agar seluruh anggota BPD memahami secara utuh tugas, kewenangan, serta tanggung jawab kelembagaan sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa secara profesional.
Dorong Pemerintahan Desa Transparan dan Berorientasi pada Rakyat
Pemerintah Kecamatan Padalarang berharap pelantikan tujuh BPD ini menjadi momentum memperkuat kemitraan antara lembaga permusyawaratan desa dan pemerintah desa.
Sinergi yang baik, disertai pengawasan yang konstruktif, dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, terbuka, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hendi juga berharap seluruh anggota BPD yang baru dilantik dapat menjaga amanah jabatan, mengedepankan kepentingan warga, serta menjalankan tanggung jawab kelembagaan dengan penuh integritas.
Dengan masa jabatan delapan tahun ke depan, para anggota BPD di tujuh desa tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal kebijakan desa, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengukuhan keanggotaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk mewujudkan pemerintahan desa yang semakin transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Hendra)
