Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Warga terdampak banjir dari Kampung Cihagra dan Cikoneng, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang telah bertahun-tahun melanda kawasan Bandung Selatan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Senin (20/7/2026).
Audiensi turut dihadiri Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, unsur Kecamatan Bojongsoang, serta pemerintah desa.
Pertemuan difokuskan pada penyusunan langkah terpadu untuk mengatasi banjir yang kerap merendam wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot.
Ketua RW 04 Desa Bojongsoang, Iwan Wahyudi, S.Sos, menegaskan warga menginginkan penyelesaian banjir secara menyeluruh, bukan sekadar kajian yang berulang tanpa tindak lanjut.
Menurutnya, persoalan utama banjir berasal dari penyempitan badan sungai, pendangkalan, dan penumpukan sampah yang belum tertangani secara optimal.
“Kami meminta Komisi IV DPRD Jawa Barat mengawal kebijakan seluruh instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi nyata,” ujar Iwan.
Ia juga menyoroti polemik pengelolaan sampah, termasuk wacana pembangunan insinerator yang dinilai belum menjadi solusi. Menurutnya, pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Iwan berharap BBWS dan Dinas SDA segera merealisasikan langkah konkret. Ia mengingatkan, paguyuban warga terdampak banjir sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bandung, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, warga Kampung Cijagra, Angga, mengungkapkan banjir disebut semakin sering terjadi setelah pembangunan kawasan Perumahan Podomoro.
Ia menyampaikan dugaan tersebut berdasarkan kondisi yang dirasakan warga, sekaligus meminta pemerintah memastikan seluruh perizinan, termasuk izin pembuangan air dan dokumen lingkungan, telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bahkan ketika di wilayah kami tidak hujan, jika kawasan Bandung diguyur hujan, air tetap masuk ke permukiman kami,” katanya.
Angga juga meminta pemerintah segera memperbaiki pintu air menuju Cijagra yang mengalami kerusakan agar tidak memperparah luapan air saat musim hujan.
Perwakilan Pusat Sumber Daya Komunitas, Abi Muhammad Rafli, menilai persoalan banjir harus diselesaikan dari akar permasalahannya. Ia menyoroti alih fungsi lahan yang masif dari kawasan persawahan dan perikanan menjadi permukiman.
Menurut Abi, pemerintah perlu memperketat pemberian izin pembangunan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H. Asep Syamsudin, mengatakan pihaknya bersama BBWS dan Dinas SDA telah menyusun solusi jangka pendek maupun jangka menengah untuk penanganan banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot.
Ia menjelaskan hasil pembahasan akan dituangkan dalam rumusan resmi sebagai dasar pelaksanaan program pemerintah sehingga memiliki kepastian dan dapat dikawal pelaksanaannya.
Asep juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat agar penanganan banjir di wilayah Bandung Selatan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. (Burhan).
