Cimahi/secondnewsupdate – Pemerintah Kota Cimahi mulai mengubah arah strategi penanggulangan kemiskinan. Jika selama ini penanganan lebih banyak bertumpu pada bantuan sosial, kini Pemkot memilih pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Langkah tersebut diwujudkan dengan menggagas Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan Berorientasi Destinasi Wisata, sebuah inovasi yang mengintegrasikan sektor sosial, ekonomi, lingkungan, hingga pariwisata sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
Komitmen itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026) yang lalu.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi berbagai pihak dalam merancang model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Sekitar 100 peserta menghadiri kegiatan tersebut, mulai dari unsur perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas hingga insan media.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi menegaskan, paradigma penanggulangan kemiskinan harus berubah dari sekadar memberikan bantuan menuju pemberdayaan yang mampu menciptakan masyarakat mandiri.
Menurutnya, Program Kampung Sosial dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki setiap wilayah.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak sehingga masyarakat mampu mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya. Kamis (9/7/2026).
Adhitia menjelaskan, setiap kelurahan memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda.
Karena itu, pembangunan harus dimulai dari tingkat paling bawah, mulai RT, RW hingga kelurahan, agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang nyata.
Ia menilai, pendekatan berbasis wilayah akan membuat setiap kawasan mampu mengembangkan keunggulan masing-masing sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan yang menggabungkan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Menurut Totong, tantangan sosial di Kota Cimahi masih cukup besar. Dengan wilayah yang relatif sempit namun memiliki kepadatan penduduk tinggi, pemerintah harus mencari terobosan agar angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat masyarakat pada kelompok desil bawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, program akan dikembangkan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup.
Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis masyarakat.
Seluruh potensi tersebut akan disinergikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Pengembangan Kampung Sosial menggunakan pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Konsep tersebut dipadukan dengan pendekatan social engineering untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Dalam penyusunannya, Dinas Sosial juga mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang sukses mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian.
Model tersebut kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi agar lebih efektif diterapkan.
Menariknya, kawasan Kampung Sosial nantinya juga dirancang memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai ikon sekaligus daya tarik wisata yang membedakan kawasan tersebut dengan daerah lain.
Totong menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan produktif, serta lahirnya kawasan edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia juga memastikan keberlanjutan program tidak akan sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah Kota Cimahi akan mengoptimalkan kolaborasi melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, organisasi sosial, komunitas, hingga dunia usaha.
Melalui FGD tersebut, berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bahan penyempurnaan desain Program Kampung Sosial sebelum diterapkan di lapangan.
Pemkot Cimahi berharap inovasi ini mampu menjadi model baru penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga melahirkan kawasan produktif, mandiri, berdaya saing, serta mendukung terwujudnya Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Bagdja)
