Pandeglang Banten/ secondnewsupdate.co.id – Dugaan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan.
Komando HAM Pandeglang mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Ciliwung Cisadane) bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan Manajemen Balai yang bertugas mengawal pelaksanaan program tersebut.
Desakan tersebut muncul setelah adanya laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan yang mengindikasikan dugaan sejumlah pekerjaan fisik P3-TGAI tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas bangunan irigasi yang dinilai belum memenuhi standar sebagaimana mestinya.
Ketua Komando HAM Pandeglang, Fahrul, mengatakan fungsi pendampingan dan pengawasan di lapangan harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi manfaat program bagi para petani sebagai penerima manfaat.
“Fungsi pendampingan dan pengawasan di lapangan patut dievaluasi secara menyeluruh. Jika terbukti tidak sesuai standar, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mengurangi manfaat bagi petani,” ujar Fahrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2026).
Selain menyoroti aspek pengawasan, Komando HAM Pandeglang juga menduga masih ditemukan penggunaan material yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dalam pelaksanaan proyek.
Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran negara harus dipastikan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola program, Komando HAM Pandeglang menyampaikan empat tuntutan kepada pihak terkait, yakni melakukan evaluasi total terhadap kinerja TPM dan pihak yang terlibat dalam program P3-TGAI, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai atau melanggar aturan, melaksanakan audit teknis serta pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi, dan membuka hasil evaluasi kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Fahrul menegaskan organisasinya akan terus mengawal proses evaluasi hingga ada langkah nyata dari instansi yang berwenang.
Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme pemeriksaan yang sedang atau akan dilakukan agar seluruh dugaan dapat dibuktikan secara objektif berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan resmi.
“Kami menghormati proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan instansi terkait, agar seluruh dugaan dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan yang objektif,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWS Ciliwung Cisadane maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. (Sanan)
